Download PDF Book Free Creating Citizens: Political Education and Liberal Democracy By Eamon Callan

Eamon Callan adalah seorang Professor of Educational Policy Studies di University of Liberta (Canada). Filsuf pendidikan terkemuka ini menulis pelbagai karya. Dua diantarannya ialah Anatomy Schooling (1988) dan Creating Citizens: Political Education and Liberal Democracy. Ia juga menulis banyak artikel menyangkut persoalan moral pedagogis dengan tema seputar kasih sayang, kesabaran, keberanian , sikap netral , kebijakan publik, pluralisme, dan polarisasi moral, tradisi dan integritas, serta pendidikan yang memperhatikan kepentingan umum selaku warga.


 Adapun salah satu bukunya yang saya postingkan di sini adalah Creating Citizens: Political Education and Liberal Democracy. Buku ini banyak berbicara tentang pendidikan dalam dunia modern yang cenderung mekanistis sampai melupakan esensi dari pendidikan itu sendiri yakni membentuk pribadi yang integral. Callan tidak hanya memberikan suatu kritik atas pendidikan modern yang cenderung dipengaruhi oleh kapitalisme, melainkan juga memberikan wahana baru dalam mengkonstruk sistem pendidikan yang bernilai.
Silahkan download bukunya pada link berikut:
<DOWNLOAD

Download Book Imagined Communities Benedict Anderson

"Imagined communities" is a concept coined by Benedict Anderson. An imagined community is different from an actual community because it is not (and, for practical reasons, cannot be) based on everyday face-to-face interaction between its members. For example, Anderson believes that a nation is a socially constructed community, imagined by the people who perceive themselves as part of that group.^[Anderson's book, Imagined Communities, in which he explains the concept in depth, was first published in 1983, and reissued with additional chapters in 1991.
Even though the term was coined to specifically talk about nationalism, it is now used more broadly, almost blurring it with  community of interest. For instance, it can be used to refer to a community based on sexual orientation, or awareness of global risk factors.

You can download His Book By This Link:

 
DOWNLOAD

---

Download PDF Book Totality and Infinity Immanuel Levinas Free

IMMANUEL LEVINAS

Levinas memiliki suatu perumusan yang amat menarik tentang ‘yang lain’ yakni “dia yang lain adalah yang bukan aku”.[1] Hal ini menunjukan bahwa ‘yang lain’ sungguh-sungguh ‘yang lain’ dari aku. Untuk memahami yang lain aku tidak dapat memulainya dari diriku.[2] Dengan demikian yang lain adalah yang dipahami tanpa konteks, landas pijak tertentu, dan kalaupun ada, landasan itu tidak lain adalah ‘yang lain’ sendiri.

Yang lain itu merupakan ‘yang lain’ karena keberlainannya merupakan fakta heteronom yang niscaya, dan fakta ini tidak dapat dibantah.[3] Eksistensi ‘yang lain’ adalah keberlainannya. Keberlainan di sini mesti dipahami sebagai yang radikal. Ketika ‘yang lain’ dipahami sebagai yang sungguh radikal, kita sesungguhnya tidak akan pernah bisa memahami yang lain secara benar. Segala bentuk konsep kita terbatas untuk menjelaskan keberlainan yang radikal. Levinas menggunakan terminus ‘yang tak berhingga’(infinty)[4] untuk menunjukan bahwa keberlainan merupakan suatu karakteristik-bukan sekedar ciri-dari ‘yang lain’ sebagai yang transenden. The infinite is the absolutely other-yang tidak terbatas adalah yang secara absolut lain.[5]

Levinas memandang bahwa ‘yang lain’ adalah yang tidak berhingga. Hal ini berarti bahwa yang lain pada dasarnya merupakan yang eksterior. Ia berada di luar diriku dan melampaui kesanggupan-kesanggupanku (facultas) untuk memahaminya karena ia tidak dapat dipersandingkan dengan segala apapun.[6] Meski demikan, ‘yang lain’ yang tidak terbatas itu senantiasa menampakan dirinya atas cara tertentu. Sebagai realitas yang terbatas aku tidak memiliki pilihan selain terarah kepadanya.

Yang lain itu menampakan dirinya dalam apa yang dinamakan dengan ‘wajah’ (visage).[7] Levinas melihat wajah menghasilkan dan memiliki maknanya sendiri; sesuatu yang singular; tak terbandingkan. Politik yang etis adalah pertemuan manusia dengan manusia lainnya yang tidak saling menundukan karena menyadari bahwa ‘wajah’ menolak untuk ditundukan. Inilah yang menjadi suatu dasar bagi etika politik Levinas.[8] Dibalik setiap pertemuan manusia, ‘wajah’ hadir sebagai dimensi yang tidak terbatas yang senantiasa menggugah kesadaran manusia untuk menuju kepadanya.

Bagi Levinas wajah selalu mewartakan ketelanjangan sebagai yang lemah, miskin, “janda dan yatim piatu”.[9] Ketidakberdayaan demikian merupakan suatu faktum serentak suatu vokasi yang berseru menuntut pertanggungjawaban manusia (responsibility). Dengan demikian, keterarahan pada ‘wajah’ dalam konteks ini bukanlah suatu keterarahan yang bersifat ontologis melainkan metafisis. 

 Download buku Immanuel Levinas Totality and Infinity pada link ini:


  DOWNLOAD

---

[1] Immanuel Levinas . Totality and Infinity: An Essay on Exteriority, A. Lingis (Penterj.). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1991. , p. 23.

[2]Ibid.

[3]Ibid., p. 27.

[4]Ibid., p.  49.

[5]Ibid.

[6] Felix Baghi . Alteritas, Pengakuan, Hospitalitas, Persahabatan. Etika Politik dan Postmodernisme. Maumere: Ledalero, 2012. p. 35.

[7]Immanuel Levinas, Op. Cit., p. 50.

[8]Budi Hardiman, et. al.,.Empat Essai Etika Politik.(Jakarta: Srimulyani, 2011), p. x.

[9]Felix Baghi, Op. Cit., p. 35.

Download PDF Book The Morality of Pluralism John Kekes

 

John Kekes dalam karyanya The Morality of Pluralism menunjukan bagaimana kita mesti menilai fakta-fakta tersebut dalam horizon berpikir pluralisme.  Lebih jauh John Kekes menunjukan bagaimana seharusnya kita menaggapi perbedaan. Hal ini ia eksplikasikan lewat enam tesis pluralismenya.

Pertama, pluralitas dan kondisionalitas nilai.[1] Jika ditilik dari sudut pandang kaum absolutis yang cenderung memaksakan nilai-nilai secara deduktif-opresif  yang seringkali menindas fakta perbedaan. Sementara, kaum relatifis seringkali mengabaikan pelbagai negativitas karena skeptisisme mereka yang besar akan adanya suatu pengakuan moral.  Pluralisme menolak adanya (sistem) nilai yang selalu wajib dianggap “unggul” (overriding), sumber otoritas. Tapi, dengan merujuk pada keserupaan watak dasar manusia, pluralisme mengakui adanya nilai-nilai universal, seperti persahabatan, keadilan dan kemerdekaan. Politik Identitas bisa dilakukan asal saja tidak menindas keserupaan-keserupaan watak dasar manusia.

            Kedua, ketakterelakan konflik.[2] Baik pluralisme maupun relativisme sama-sama meyakini bahwa moralitas berikut nilai-nilainya yang beragam tidaklah bisa saling diperbandingkan. Berlainan dengan kaum monistis yang melihat nilai-nilai dalam konstelasi hirarkis. Paradigma demikian akan menimbulkan suatu penindasan bagi nilai yang lain. Persoalan tersebut tentu akan menimbulkan konflik kala nila-nilai yang dianggap benar atas kondisi tertentu saling berbenturan. Dari sudut pandang demikian, mungkin dalam menilai politik identitas, kita bisa menemukan dua modus jawaban bertolak belakang. Pertama, bisa saja ia sebagai sebuah tanggapan berbentuk suatu relativisme dan pluralisme atas totalitarianisme kaum monistis. Kedua, dalam prosesnya ia bisa saja kembali pada jurang totalitarianisme ketika ia memadatkan dan mengeraskan semua bentuk perbedaan sampai tidak ada ruang dialog dan koreksi.

Ketiga, tersedianya suatu pendekatan resolusi konflik yang masuk akal.[3] Yang mau ditekankan di sini adalah persoalan tentang dinamika konflik. Hal ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan ketika berhadapan dengan fakta konflik nilai. Tentulah, jalan yang mampu ditempuh adalah negosiasi untuk menemukan suatu versi terbaik dari yang terbaik dari pelbagai rupa-ragam nilai-nilai tersebut. Perbedaan pendapat tentang apa yang “terbaik” itu boleh jadi akan bermuara pada sasaran bersama kita, yakni pelestarian atas sistem nilai yang kita anut bersama.[4] Oleh karena itu, menerjemahkan cara berpikir, sebuah tuangan berpikir, sebuah disposisi mental kedalam hal-hal nyata adalah hal-hal yang harus dikembangkan setelah kebiasaan-kebiasaan lama digantikan kebiasaan-kebiasaan baru.[5] Dalam hal ini, jelas bahwa politik identitas mesti dapat menjelaskan dirinya secara rasional dan reasonable ke dalam ruang praksis publik.

Keempat, hidup sebagai kemungkinan-kemungkinan.[6] Lewat fungsi eksplorasi, kita dapat memperbesar kemungkinan-kemungkinan, memperluas kemerdekaan, sekaligus meningkatkan apresiasi terhadap aneka konsepsi nilai dan moral yang plural. Akan tetapi, Hal ini belumlah cukup. Kita membutuhkan juga suatu cara melihat yang evaluatif agar kita tidak tertipu oleh kesan-kesan yang sebenarnya tidak dapat membantu dalam membangun suatu relasi yang bercorak plural yang diwarnai dengan pengakuan dan toleransi. Dalam hal ini, politik identitas dapat dibenarkan ataupun disalahkan atas cara tertentu jika dalam perluasan, muncul kemungkinan-kemungkinan yang lebih rasional dan reasonable.

Kelima, perlunya batas-batas.[7] Memahami pluralisme berkaitan dengan bagaimana ia berbeda dengan monisme di satu pihak dan relativisme di lain pihak.[8] Dalam hal moral, menurut Kekes pluralisme adalah teori yang mencurahkan perhatiannya demi menemukan resolusi konflik yang masuk akal diantara aneka macam nilai. Ia bukanlah suatu perayaan dari kepusparagaman nilai-nilai moral yang melupakan garis-garis manusiawi. Jika kaum monistis batas atau patokan itu ialah suatu bentuk kebenaran mutlak tertentu dam bagi kaum relativis nilai-nilai hanya sanggup dilihat dari kaca-mata subjektif, maka kaum pluralis menegaskan posisinya sebagai penjungjung nilai-nilai universal manusiawi. Dengan demikian jelas bahwa, segala bentuk penindasan sekalipun dengan berkedok politik identitas dapat dibenarkan dan disalahkan sejauh mana mereka menghormati kemanusiaan.

Keenam, adanya ukuran kemajuan moral.[9] Kaum monistis pada banyak jalan sering menerapkan nilai-nilai secara deduktif-opresif kepada pihak-pihak lain oleh karena keyakinannya akan konstelasi hirarkis nilai-nilai. Sementara itu, kaum relativis kerap kali terlampau mudah mengatakan segala-galanya berubah karena itu kita tidak dapat menilai kemajuan moral karena tidak memiliki dasar yang tetap. Kaum pluralis sendiri tidak memihak kebenaran versi manapun. Akan tetapi, posisi kaum pluralis jelas lebih seimbang ketimbang kaum mosistis-absolutis dan relativis. Cara kaum pluralis mengukur ialah dengan menilai seberapa teguh masyarakat yang bersangkutan merawat “aturan main” yang memungkinkan tumbuhnya aneka nilai yang bersifat kondisional, incompatible dan incommensurable itu, sehingga masing-masing pemahaman bisa tumbuh sehat serentak dapat tumbuh berkembang dan tinggal bersama-sama dengan nuansa toleransi. Oleh karena itu, politik identitas dapat dinilai sejauh ia tidak melanggar aturan main dalam dunia yang dipenuhi dengan pelbagai pusparagam pelbedaan.

Download Buku John Kekes di Link ini:

DOWNLOAD

---

                [1] John Kekes, The Morality of Pluralism (Princeton:New Jersey,1993), p. 38-42

                [2] Ibid., p. 53-74.

                [3] Ibid., p. 76-92.

                [4] John Kekes, Enam Tesis Pluralisme, dalam Demokrasi Pluralisme, Dan Toleransi, Felix Baghi (Editor)(Maumere:Ledalero,2012), p. 90.

                [5] Ibid.,

                [6]John Kekes. Op. Cit., p. 99-116.

                [7] Ibid., p. 118-132.

                [8] Felix Baghi. Op. Cit., p. 90.

                [9] John Kekes. Op. Cit., p. 139-159.